TopCareer.id – Pemerintah akan membukakan rekening bank bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menginjak usia 17 tahun.
Rekening akan disediakan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan saldo yang diberikan sebesar Rp 50.000.
Namun, Fatkur Huda, Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) mengingatkan agar kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah rekening, tapi memastikannya bisa dipakai secara aman, aktif, dan produktif.
Aspek ini dinilai penting karena walau tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia sudah relatif tinggi, tingkat literasinya masih memiliki kesenjangan.
Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen.
Sementara, indeks literasi keuangan Indonesia dilaporkan berada di angka 69,57 persen.
Pada kelompok usia 15 hingga 17 tahun, indeks inklusi keuangan tercatat mencapai 89,13 persen. Namun, indeks literasi keuangannya masih berada di angka 56,04 persen.
“Data ini memberikan pesan penting bahwa tantangan kita bukan hanya membuka akses rekening, tetapi memastikan masyarakat, khususnya generasi muda, mampu menggunakan layanan keuangan dengan benar dan bertanggung jawab,” kata Fatkur.
Baca Juga: Airlangga Ungkap Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Bakal Dapat Keringanan Pajak
Maka dari itu, Fatkur menegaskan bahwa pembukaan rekening harus diikuti dengan penguatan literasi keuangan.
Ia menyebut, usia 17 tahun adalah fase saat seseorang memasuki kehidupan ekonomi yang lebih mandiri. Karena itu, pembukaan rekening perlu disertai pemahaman soal pengelolaan keuangan.
“Mereka perlu dibekali pemahaman tentang menabung, transaksi digital, investasi, pinjaman online, penipuan, serta bahaya menjual atau meminjamkan rekening,” katanya, mengutip laman resmi Umsura, Rabu (7/10/2026).
Selain itu, perlu ada mekanisme agar rekening yang diberikan tidak menjadi rekening pasif. Menurut Fatkur, saldo awal kurang begitu berdampak jika dana ini hanya diambil, sementara rekening tidak lagi digunakan.
“Program ini akan lebih bermakna jika dilanjutkan dengan edukasi dan insentif untuk menabung serta menggunakan rekening bagi aktivitas yang produktif,” Fatkur mengatakan.
Pemerintah juga diminta memperhatikan kelompok masyarakat yang masih mengalami kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan.
Dana SNLIK 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat perdesaan sebesar 64,42 persen, lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan yang mencapai 72,54 persen.
Sementara, kelompok pelajar atau mahasiswa memiliki indeks literasi keuangan sebesar 62,72 persen.
“Artinya, program rekening otomatis sebaiknya tidak menggunakan pendekatan yang seragam. Wilayah, kelompok usia, pendidikan, dan kondisi ekonomi perlu menjadi pertimbangan dalam desain edukasinya,” kata Fatkur.
Lebih lanjut, keterlibatan BSI juga bisa dimanfaatkan sebagai momen memperkuat literasi keuangan syariah.
Baca Juga: Tren Investasi Generasi Zilenial Mulai Berorientasi Jangka Panjang
Fatkur menyebut, data SNLIK 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masih berada di angka 43,07 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan syariah mencapai 13,24 persen.
“Angka ini menunjukkan masih terdapat ruang besar untuk memperkenalkan generasi muda pada pengelolaan keuangan syariah, seperti tabungan syariah, investasi syariah, zakat, infak, dan wakaf,” ia menjelaskan.
Fatkur pun berharap agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai program administratif untuk memperluas kepemilikan rekening semata.
Program ini harus diarahkan sebagai bagian dari upaya membangun generasi muda yang memiliki kecakapan finansial, aman dalam memakai layanan keuangan digital, serta mampu mengelola keuangan secara mandiri.
“Jadi, yang perlu kita dorong bukan sekadar ‘satu orang satu rekening’, tetapi ‘satu orang satu rekening yang aktif, aman, produktif, dan memberikan manfaat,'” pungkasnya.
Adapun, pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bank bagi seluruh warga negara berusia di atas 17 tahun.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta menyebut, program ini difokuskan pada masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4.
Saat ini, penetapan jumlah sasaran penerima manfaat tengah menjalani proses cross-check data antar Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan ketepatan penyaluran.
